Harga Komoditas Indonesia: Mengapa Pemerintah Ingin Lebih Berkuasa?

Sobat Kepo, Indonesia sedang mendorong perubahan besar dalam cara mengelola kekayaan alamnya.

Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan harga sejumlah komoditas strategis Indonesia yang selama ini banyak mengacu pada pasar internasional.

Presiden menilai Indonesia sebagai salah satu produsen besar seharusnya memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alamnya sendiri. (Presiden RI)

Gagasan tersebut kemudian diikuti dengan sejumlah kebijakan, mulai dari penguatan tata kelola ekspor, pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai instrumen pemerintah dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis. (Presiden RI)

Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar bisa menentukan harga komoditas sendiri?

Dan yang tidak kalah penting, apa dampaknya bagi perusahaan, investor, negara, serta masyarakat?

Mengapa Indonesia ingin lebih berpengaruh terhadap harga komoditas?

Indonesia memiliki posisi penting dalam sejumlah komoditas strategis dunia.

Nikel menjadi salah satu contohnya.

Indonesia memiliki cadangan dan produksi nikel yang besar, sekaligus sedang mendorong hilirisasi agar komoditas tersebut tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah atau produk dengan nilai tambah rendah.

Namun, menjadi produsen besar tidak otomatis berarti menjadi penentu harga.

Harga komoditas global biasanya terbentuk dari interaksi antara pasokan dan permintaan dunia, kondisi ekonomi, kebijakan negara produsen dan konsumen, persediaan, biaya produksi, serta aktivitas perdagangan di pasar internasional.

Karena itu, pemerintah ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia.

Bukan hanya menjual komoditas, tetapi juga membangun sistem perdagangan yang memungkinkan Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Presiden soroti harga komoditas Indonesia

Dalam pidato di DPR, Presiden Prabowo secara khusus mempertanyakan mengapa harga komoditas Indonesia harus ditentukan di negara lain.

Ia menyebut kelapa sawit dan nikel sebagai contoh, serta meminta pemerintah merumuskan mekanisme agar harga komoditas strategis dapat lebih ditentukan dari Indonesia. (Presiden RI)

Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang.

Indonesia tidak ingin hanya menjadi price taker, yaitu pihak yang menerima harga yang terbentuk di pasar, tetapi ingin memiliki posisi yang lebih kuat dalam pembentukan harga.

Namun, ada perbedaan antara memiliki pengaruh terhadap harga dan menentukan harga secara sepihak.

Pasar komoditas tetap dipengaruhi oleh kondisi global.

Jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi dibandingkan harga pasar, pembeli dapat mencari pemasok lain.

Karena itu, kekuatan Indonesia justru akan sangat bergantung pada seberapa besar posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Bukan sekadar soal harga

Persoalan sebenarnya jauh lebih besar daripada menentukan angka harga jual.

Pemerintah juga sedang memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kebijakan tersebut diperlukan antara lain karena kontribusi ekspor komoditas SDA terhadap ekspor nasional sangat besar dan masih terdapat risiko mis-invoicing atau under-invoicing yang dapat memengaruhi penerimaan devisa serta akurasi data perdagangan. (Ekon)

Dengan kata lain, pemerintah ingin mengetahui secara lebih baik:

• berapa banyak komoditas yang diekspor;
• kepada siapa komoditas tersebut dijual;
• berapa nilai transaksi sebenarnya;
• berapa devisa yang seharusnya masuk;
• dan seberapa besar manfaat ekonomi yang kembali ke Indonesia.

Ini merupakan persoalan tata kelola, bukan sekadar persoalan harga.

Danantara Sumber Daya Indonesia menjadi bagian penting

Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor satu pintu untuk komoditas SDA strategis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa tahap awal kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan, transparansi perdagangan, serta optimalisasi pengelolaan DHE SDA. (Ekon)

Presiden kemudian menyebut DSI sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola sekaligus konsolidasi ekspor komoditas strategis. (Presiden RI)

Jika sistem ini berjalan efektif, pemerintah memiliki peluang mendapatkan data perdagangan yang lebih terintegrasi.

Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh tata kelola, transparansi, mekanisme penetapan harga, dan kemampuan perusahaan Indonesia bernegosiasi dengan pembeli global.

Apa keuntungan jika Indonesia punya posisi tawar lebih kuat?

Ada beberapa potensi keuntungan.

1. Penerimaan negara bisa lebih optimal

Jika nilai ekspor tercatat secara lebih akurat, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan.

Pemerintah dapat memiliki basis data yang lebih baik untuk menghitung penerimaan negara dan devisa.

2. Produsen domestik memiliki posisi tawar lebih kuat

Indonesia dapat memiliki informasi pasar yang lebih baik ketika bernegosiasi dengan pembeli.

Ini penting terutama untuk komoditas yang memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global.

3. Hilirisasi mendapatkan dukungan lebih kuat

Pemerintah tidak hanya ingin mengekspor bahan mentah.

Strategi hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah telah menyiapkan roadmap hilirisasi untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk nikel, tembaga, timah, dan emas. (Ekon)

Jika pengolahan dilakukan di dalam negeri, sebagian nilai ekonomi yang sebelumnya tercipta di luar Indonesia dapat dipindahkan ke dalam negeri.

4. Data perdagangan menjadi lebih baik

Sistem ekspor yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah mengetahui nilai transaksi secara lebih akurat.

Data yang baik penting bagi kebijakan ekonomi, perpajakan, perdagangan, dan pengelolaan devisa.

Tetapi ada risikonya

Kebijakan tersebut juga tidak bebas dari risiko.

Harga tidak bisa dipaksa mengikuti keinginan satu negara

Komoditas diperdagangkan di pasar global.

Indonesia dapat meningkatkan pengaruhnya, tetapi tidak berarti dapat menentukan harga sesuka hati.

Jika harga domestik terlalu jauh dari harga internasional, pembeli dapat mengurangi pembelian atau mencari alternatif pemasok.

Karena itu, kekuatan Indonesia harus dibangun melalui skala produksi, kualitas, efisiensi, hilirisasi, dan posisi strategis dalam rantai pasok.

Dunia usaha membutuhkan kepastian

Perusahaan tambang, perkebunan, pengolahan, perdagangan, dan investor membutuhkan kepastian mengenai aturan.

Perubahan tata kelola ekspor yang terlalu sering atau mekanisme yang tidak jelas dapat meningkatkan biaya bisnis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri menyatakan pemerintah berupaya memastikan implementasi tata kelola ekspor memberikan kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha. (Ekon)

Ini menjadi faktor penting.

Kebijakan yang bagus di atas kertas tetap membutuhkan implementasi yang konsisten.

Bagaimana dengan investor?

Bagi investor, perubahan tata kelola komoditas perlu dilihat secara lebih luas.

Jangan hanya melihat apakah kebijakan tersebut akan membuat harga nikel, emas, atau komoditas lainnya naik.

Yang lebih penting adalah melihat dampaknya terhadap:

• pendapatan perusahaan;
• biaya produksi;
• volume ekspor;
• margin keuntungan;
• kewajiban devisa;
• hilirisasi;
• investasi baru;
• dan kepastian regulasi.

Perusahaan yang memiliki posisi kuat dalam rantai nilai domestik bisa mendapatkan manfaat berbeda dibandingkan perusahaan yang sangat bergantung pada ekspor bahan mentah.

Karena itu, investor perlu membedakan antara perusahaan komoditas, perusahaan hilirisasi, dan perusahaan yang menyediakan jasa pendukung industri.

Dampak kebijakan tidak akan sama untuk semuanya.

Indonesia sebenarnya tidak mulai dari nol

Upaya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sudah berjalan melalui berbagai kebijakan.

Pemerintah sebelumnya telah memperkuat kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas strategis. Mulai 1 Juni 2026, pemerintah juga menerapkan kebijakan terkait pengelolaan DHE SDA dan tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis. (Ekon)

Pada tahap awal, tata kelola ekspor diterapkan terhadap sejumlah komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, sebelum diperluas ke komoditas SDA strategis lainnya. (Ekon)

Artinya, gagasan untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba pada Agustus 2026.

Ada rangkaian kebijakan yang sedang dibangun.

Tantangannya: jangan berhenti pada ekspor

Indonesia akan mendapatkan manfaat yang lebih besar jika kebijakan tersebut tidak berhenti pada pengendalian perdagangan.

Nilai tambah terbesar justru berada pada kemampuan membangun industri di dalam negeri.

Misalnya, nikel tidak hanya dijual sebagai komoditas.

Indonesia ingin membangun rantai industri yang lebih panjang hingga produk bernilai tambah lebih tinggi.

Hal serupa berlaku untuk emas, tembaga, timah, kelapa sawit, dan berbagai komoditas lainnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pengembangan industri berbasis sumber daya alam sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. (Kinerja Ekon)

Jadi, menentukan harga bukan tujuan akhir.

Tujuan yang lebih besar adalah memastikan sumber daya alam menghasilkan nilai ekonomi yang semakin besar bagi Indonesia.

Apa dampaknya bagi masyarakat?

Pertanyaan akhirnya adalah apakah kebijakan komoditas tersebut akan terasa bagi masyarakat.

Jawabannya tidak otomatis.

Jika peningkatan nilai komoditas hanya meningkatkan keuntungan perusahaan tanpa meningkatkan investasi, lapangan kerja, penerimaan negara, atau pembangunan daerah, dampaknya terhadap masyarakat akan terbatas.

Sebaliknya, jika peningkatan nilai tambah berhasil mendorong industri domestik, investasi, pekerjaan, penerimaan negara, dan aktivitas ekonomi daerah, manfaatnya bisa lebih luas.

Karena itu, indikator keberhasilan seharusnya tidak hanya:

“Berapa harga komoditas Indonesia?”

Tetapi juga:

“Berapa besar nilai tambah yang tercipta di Indonesia?”

Dan:

“Berapa besar manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat?”

Indonesia sedang mencoba naik kelas

Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kaya sumber daya alam.

Tantangannya adalah mengubah kekayaan tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Membangun pengaruh terhadap harga merupakan salah satu bagian dari proses tersebut.

Namun, kekuatan sebenarnya bukan sekadar memiliki tambang, perkebunan, atau cadangan mineral.

Kekuatan muncul ketika Indonesia memiliki:

sumber daya + industri + teknologi + modal + pasar + data + posisi tawar.

Jika seluruh komponen tersebut terhubung, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh nilai tambah dari kekayaan alamnya.

Sebaliknya, jika hanya mengandalkan volume produksi tanpa membangun industri dan pasar, posisi Indonesia tetap rentan terhadap perubahan harga global.

Kesimpulan

Keinginan Indonesia untuk memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas merupakan bagian dari agenda yang lebih besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi.

Pemerintah telah memperkuat tata kelola ekspor, pengelolaan DHE SDA, serta membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk mendukung konsolidasi ekspor komoditas strategis. (Presiden RI)

Namun, Indonesia tidak bisa begitu saja menentukan harga global secara sepihak.

Yang lebih realistis adalah meningkatkan posisi tawar Indonesia melalui penguasaan rantai pasok, hilirisasi, transparansi perdagangan, kualitas produk, dan kekuatan industri domestik.

Bagi masyarakat dan investor, keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya bukan hanya diukur dari harga nikel, emas, atau sawit.

Ukuran yang lebih penting adalah:

apakah kekayaan alam Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak nilai tambah, investasi, pekerjaan, penerimaan negara, dan kesejahteraan bagi masyarakat?

Itulah tantangan sebenarnya dari ambisi Indonesia untuk tidak lagi sekadar menjadi penjual komoditas, tetapi menjadi negara yang memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan masa depan sumber daya alamnya.

FAQ

Apakah Indonesia bisa menentukan harga komoditas sendiri?
Indonesia dapat meningkatkan pengaruh dan posisi tawarnya, tetapi harga komoditas tetap dipengaruhi pasar global. Menjadi produsen besar tidak otomatis membuat suatu negara dapat menentukan harga secara sepihak.

Komoditas apa yang menjadi perhatian pemerintah?
Pemerintah memberikan perhatian pada berbagai komoditas strategis sumber daya alam, termasuk nikel, emas, kelapa sawit, batu bara, timah, tembaga, dan komoditas lainnya.

Apa fungsi PT Danantara Sumber Daya Indonesia?
PT DSI dibentuk sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas SDA strategis. (Presiden RI)

Mengapa hilirisasi penting?
Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah yang tercipta di dalam negeri sehingga Indonesia tidak hanya memperoleh pendapatan dari penjualan bahan mentah.

Apa yang perlu diperhatikan investor?
Investor perlu melihat dampak kebijakan terhadap pendapatan perusahaan, biaya, volume ekspor, margin, investasi, hilirisasi, dan kepastian regulasi, bukan hanya perubahan harga komoditas.

Sumber

• Presiden Republik Indonesia — Transkrip penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027. (Presiden RI)
• Presiden Republik Indonesia — Kebijakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. (Presiden RI)
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian — Tata kelola ekspor SDA strategis. (Ekon)
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian — Kebijakan DHE SDA. (Ekon)
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian — Roadmap hilirisasi dan nilai tambah SDA. (Ekon)