RAPBN 2027: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 6 Persen, Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Sobat Kepo, pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Di saat yang sama, pemerintah merancang defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau pembiayaan sekitar Rp671,2 triliun.

RAPBN 2027 juga membawa target yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari penurunan kemiskinan dan pengangguran hingga peningkatan pembangunan pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Namun, yang menjadi pertanyaan penting bukan hanya apakah ekonomi bisa tumbuh 6 persen. Seberapa besar pertumbuhan tersebut nantinya benar-benar dirasakan masyarakat?

Target ekonomi 6 persen dan anggaran Rp4.097,2 triliun

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2026.

Dalam rancangan tersebut, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Dengan demikian, pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang relatif ekspansif, tetapi dengan target defisit yang lebih rendah dibandingkan APBN 2026.

Pemerintah menargetkan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen PDB, lebih rendah dari 2,68 persen dalam APBN 2026.

Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi ekonomi, antara lain inflasi 2,5 persen, tingkat imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah sekitar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Delapan prioritas menjadi arah belanja negara

RAPBN 2027 tidak hanya berbicara mengenai angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional sebagai arah utama anggaran.

Kedelapan prioritas tersebut adalah:

1. Kedaulatan pangan.
2. Kemandirian energi dan air.
3. Pendidikan.
4. Kesehatan.
5. Hilirisasi dan industrialisasi.
6. Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
7. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
8. Penurunan kemiskinan.

Pemerintah juga menyatakan agenda tersebut akan didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan lainnya.

Bagi masyarakat, daftar tersebut penting karena sebagian besar menyentuh kebutuhan dasar sekaligus sektor yang menentukan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi.