Budget Stimulus Nataru 2026 Capai Rp883,4 Miliar

Stimulus tiket pesawat memiliki aturan khusus

Kementerian Keuangan menetapkan PMK Nomor 77 Tahun 2026 tentang PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur Natal dan Tahun Baru yang ditanggung pemerintah untuk Tahun Anggaran 2027.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 12 Oktober 2026 dan diundangkan pada 20 Oktober 2026. Keberadaan aturan ini menjadi dasar pelaksanaan insentif pajak untuk penerbangan domestik selama periode Nataru.

hubud.kemenhub.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menjelaskan bahwa stimulus penerbangan berlaku untuk periode perjalanan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Periode pembelian tiket yang memenuhi ketentuan program berlangsung mulai 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027.

presidenri.go.id

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diproyeksikan menurunkan harga tiket pesawat sekitar 11–12 persen. Namun, angka tersebut merupakan proyeksi, bukan jaminan bahwa seluruh penerbangan akan mengalami penurunan dengan persentase yang sama.

presidenri.go.idjdih.kemenkeu.go.id

Besarnya pengurangan harga dapat berbeda menurut rute, jadwal penerbangan, komponen tarif, dan ketersediaan kursi. Karena itu, calon penumpang tetap perlu memeriksa harga akhir pada saat melakukan pemesanan.

Perbedaan anggaran dan target penerima manfaat

Pemerintah juga menyampaikan perkiraan jumlah masyarakat yang akan menerima manfaat program. Dalam publikasi Kemenhub pada Juni 2026, stimulus Nataru diproyeksikan menjangkau sekitar 6,14 juta pengguna transportasi. Angka tersebut mencakup penumpang kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan pesawat.

kemenhub.go.id

Sementara itu, publikasi pemerintah lainnya menyebut perkiraan sekitar 6,6 juta penerima manfaat. Perbedaan angka ini perlu diperhatikan karena tidak semua publikasi menggunakan angka sasaran yang sama. Perkiraan jumlah penumpang juga dapat mengalami penyesuaian sesuai pelaksanaan program dan metode penghitungan penerima manfaat.

ekon.go.idjdih.kemenkeu.go.id

Angka penerima manfaat tersebut merupakan target atau proyeksi, bukan jumlah penumpang yang sudah dipastikan menggunakan fasilitas diskon. Realisasi baru dapat dinilai setelah periode perjalanan berakhir dan pemerintah menyampaikan hasil evaluasinya.

Bagi masyarakat, perbedaan ini tidak mengubah ketentuan utama bahwa stimulus diberikan berdasarkan moda dan periode perjalanan tertentu. Namun, informasi mengenai kuota, syarat pembelian, serta mekanisme pemanfaatan tetap perlu diperiksa melalui penyedia layanan masing-masing.