UMP 2027 Dibahas, Pemerintah Targetkan Rampung November

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai membahas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 di Jakarta dan secara berjenjang bersama Dewan Pengupahan Nasional serta Dewan Pengupahan Daerah. Pembahasan yang berlangsung pada Oktober 2026 tersebut ditargetkan mencapai tahap evaluasi kementerian pada minggu terakhir November 2026, sebagai persiapan penetapan upah pekerja tahun berikutnya. Proses ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pengupahan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup layak, serta kepentingan pekerja dan pengusaha. [1][2]

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme pembahasan yang harus dilalui sebelum besaran upah minimum ditetapkan. Karena itu, angka kenaikan UMP 2027 belum dapat dipastikan hanya berdasarkan usulan dari kelompok pekerja maupun perkiraan yang beredar di masyarakat.

Pemerintah juga menempatkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan penting. Sementara itu, ketentuan mengenai formula penghitungan upah minimum menjadi perhatian karena pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pengupahan dengan peraturan yang berlaku. [1][3]

Pembahasan UMP 2027 Ditargetkan Rampung Akhir November

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan target penyelesaian pembahasan awal UMP 2027 pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pemerintah berharap proses evaluasi di tingkat kementerian dapat diselesaikan pada minggu terakhir November.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Yassierli memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

Menurutnya, proses penetapan upah minimum tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Pembahasan terlebih dahulu melibatkan Dewan Pengupahan Nasional, kemudian dilanjutkan melalui mekanisme berjenjang di tingkat daerah.

Keterlibatan lembaga tersebut diperlukan agar keputusan pengupahan tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Besaran UMP nantinya ditetapkan oleh gubernur di setiap provinsi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Dengan mekanisme tersebut, hasil penetapan antardaerah dapat berbeda sesuai kondisi ekonomi dan ketentuan yang berlaku. [1]

Target akhir November yang disampaikan Menaker perlu dipahami sebagai target penyelesaian pembahasan dan evaluasi di tingkat kementerian. Pernyataan tersebut belum berarti seluruh provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2027.

Bagi pekerja, perbedaan tahapan ini penting diperhatikan. Pengumuman target pembahasan bukan pengumuman angka kenaikan gaji yang sudah berlaku.