UMP 2027 Dibahas, Pemerintah Targetkan Rampung November

Usulan Kenaikan UMP 2027 Sebesar 7,5–9,5 Persen

Menjelang pembahasan upah minimum, kalangan pekerja telah menyampaikan usulan mengenai besaran kenaikan UMP 2027.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Angka tersebut merupakan aspirasi organisasi pekerja, bukan keputusan resmi pemerintah ataupun angka kenaikan yang sudah ditetapkan untuk seluruh provinsi.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan menghormati aspirasi tersebut sebagai bagian dari dialog sosial. Namun, besaran kenaikan tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme penetapan yang berlaku. [4]

Perbedaan antara usulan dan keputusan perlu diperhatikan agar masyarakat tidak salah memahami pemberitaan mengenai UMP 2027.

Angka 7,5–9,5 persen juga tidak bisa langsung digunakan untuk menghitung gaji seluruh pekerja pada tahun depan. Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.

Dengan demikian, pekerja di satu provinsi belum tentu menerima persentase kenaikan yang sama dengan pekerja di provinsi lain.

Pembahasan di tingkat nasional dan daerah akan menjadi bagian penting untuk menentukan besaran yang akhirnya ditetapkan oleh gubernur.

Ada Perhatian terhadap Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan

Selain PP Nomor 49 Tahun 2025, perkembangan pembahasan regulasi ketenagakerjaan juga menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai upah minimum 2027.

Pada 18 September 2026, Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa formulasi kenaikan upah minimum masih berkaitan dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam pemberitaan tersebut, Menaker menjelaskan bahwa hasil pembahasan RUU akan menjadi salah satu dasar untuk melihat formulasi pengupahan dan implikasinya terhadap peraturan yang sudah berlaku. [5]

Sementara itu, pemberitaan Bisnis.com pada 22 Oktober 2026 mengutip penjelasan Yassierli bahwa pembahasan kebijakan pengupahan akan dilakukan melalui LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional dengan memperhatikan KHL sebagaimana diamanatkan dalam regulasi baru. [6]

Ada perbedaan penekanan dalam keterangan yang disampaikan pada periode tersebut.

Pada 21 Oktober 2026, pejabat Kemnaker menyatakan bahwa penetapan UMP 2027 masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Sementara itu, keterangan Menaker mengenai pembahasan regulasi baru menekankan perlunya melihat substansi aturan dan implikasinya terhadap kebijakan pengupahan.

Kedua keterangan tersebut perlu dibaca sesuai konteksnya. Pernyataan mengenai aturan yang menjadi acuan penetapan tidak otomatis menghapus kebutuhan pemerintah untuk membahas penyesuaian kebijakan berdasarkan perkembangan regulasi.

Karena itu, masyarakat perlu menunggu penjelasan resmi yang lebih lengkap mengenai ketentuan operasional yang digunakan dalam penetapan UMP 2027.