UMP 2027 Dibahas, Pemerintah Targetkan Rampung November

PP Nomor 49 Tahun 2025 Menjadi Acuan Pengupahan

Salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam pembahasan UMP 2027 adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 17 Desember 2025. Berdasarkan dokumentasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Ketenagakerjaan, aturan tersebut berstatus berlaku. [3]

Dalam ketentuan tersebut, formula penyesuaian upah minimum menggunakan beberapa variabel, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa.

Indeks tertentu mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Rentang nilai alfa dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 adalah 0,5 sampai 0,9.

Artinya, perhitungan upah minimum tidak semata-mata didasarkan pada satu indikator ekonomi. Pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kontribusi tenaga kerja tercermin dalam penyesuaian upah.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dhatun Kuswandari, menyampaikan kepada ANTARA pada 21 Oktober 2026 bahwa penetapan upah minimum khusus 2027 masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa KHL tetap menjadi aspek penting dalam penentuan upah minimum, meskipun tidak dihitung secara langsung sebagai variabel tersendiri dalam formula penyesuaian. Pertimbangan KHL tercermin dalam penentuan indeks tertentu. [4]

Ketentuan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipahami pekerja ketika mengikuti perkembangan pembahasan UMP 2027.

Kebutuhan Hidup Layak Menjadi Perhatian Pemerintah

Selain formula penghitungan, kebutuhan hidup layak menjadi salah satu isu penting dalam penetapan upah minimum tahun depan.

KHL berkaitan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Komponen kebutuhan tersebut menjadi pertimbangan dalam melihat apakah tingkat upah masih sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat.

Dalam pemberitaan ANTARA pada 27 Oktober 2026, Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih menghitung estimasi KHL untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan penetapan UMP 2027.

Pembahasan juga akan melibatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas kepentingan pemerintah, pengusaha, serta pekerja atau serikat buruh. [1]

Keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena kebijakan pengupahan memiliki dampak terhadap dua sisi hubungan industrial.

Bagi pekerja, upah merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi perusahaan, upah menjadi bagian dari biaya operasional yang harus disesuaikan dengan kemampuan usaha dan produktivitas.

Karena itu, penentuan kenaikan upah minimum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan kegiatan usaha.

KHL juga tidak dapat dipahami hanya sebagai angka kenaikan otomatis. Pemerintah perlu menggunakan mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku untuk menerjemahkan pertimbangan tersebut menjadi kebijakan.