Beras di Alor Sempat Tembus Rp30 Ribu per Kg, Mengapa Harganya Bisa Semahal Itu?

Pemerintah Langsung Turun Tangan

Keluhan Adriano mendapat respons langsung dari Menteri Pertanian.

Pada 6 Agustus, Amran meminta Bulog segera mengirimkan beras ke Alor dan memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Ia juga meminta adanya penguatan infrastruktur distribusi apabila diperlukan.

Amran kemudian datang langsung ke Alor pada 8 Agustus.

Dalam kunjungan tersebut, ia menyatakan stok beras di gudang Bulog di Alor sudah aman. Ia juga meminta Bulog melakukan operasi pasar apabila masyarakat membutuhkan tambahan pasokan.

Amran menyebut harga beras di Alor saat itu sekitar Rp13.000 per kilogram dan menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat kembali membeli beras dengan harga Rp25.000–Rp30.000 per kilogram.

Berapa Beras yang Sudah Disalurkan?

Data yang dikutip dari Bapanas menunjukkan penyaluran beras SPHP di Kabupaten Alor selama periode Maret–Juli 2026 mencapai 764.070 kilogram.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:

Jalur penyaluran	Jumlah
Rumah Pangan Kita (RPK)	356.470 kg
Pengecer di pasar rakyat	352.150 kg
Gerakan Pangan Murah (GPM)	55.450 kg
Total	764.070 kg

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan Alor bukan berarti tidak ada intervensi pasokan. Tantangannya adalah memastikan pasokan tersebut tersedia secara konsisten dan sampai ke wilayah yang membutuhkan.

Bulog Perkuat Gerakan Pangan Murah

Setelah persoalan harga beras di Alor menjadi perhatian, Bulog Wilayah NTT juga memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Alor.

Langkah tersebut ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau.

Intervensi seperti GPM penting terutama bagi wilayah yang memiliki perbedaan harga cukup besar antara pusat kota dan daerah yang lebih jauh dari pusat distribusi.

Masalah Alor Menunjukkan Tantangan Distribusi Pangan Indonesia

Kasus Alor memberikan pelajaran penting bahwa menjaga harga pangan tidak cukup hanya dengan memastikan produksi nasional tersedia.

Ada persoalan lain yang sama pentingnya, yaitu:

produksi → stok → transportasi → distribusi → pengecer → konsumen.

Jika salah satu mata rantai tersebut mengalami gangguan, harga di tingkat konsumen dapat berbeda jauh meskipun stok nasional sebenarnya tersedia.

Bagi daerah kepulauan, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena distribusi bergantung pada konektivitas antarpulau dan kondisi transportasi.

Karena itu, kebijakan pangan perlu melihat bukan hanya berapa banyak beras yang tersedia, tetapi juga di mana beras tersebut berada dan seberapa mudah masyarakat mendapatkannya.