Bisnis Pre-Order: Cara Jualan Tanpa Menumpuk Stok

Menghitung modal dan keuntungan sebelum membuka pesanan

Sebelum memulai bisnis pre-order, penjual perlu mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi setiap pesanan. Perhitungan ini juga membantu menentukan apakah uang muka yang diminta cukup untuk membiayai proses produksi.

Sebagai ilustrasi, seorang penjual menerima pesanan 20 paket makanan dengan harga Rp25.000 per paket. Total nilai penjualan mencapai Rp500.000.

Jika biaya bahan dan produksi Rp14.000 per paket, total biaya tersebut menjadi Rp280.000. Kemudian, biaya kemasan Rp2.000 per paket atau Rp40.000, serta biaya operasional lain sebesar Rp30.000.

Dengan demikian, total biaya yang direncanakan mencapai Rp350.000. Selisih Rp150.000 merupakan perkiraan laba sebelum memperhitungkan biaya lain yang mungkin belum masuk dalam simulasi.

Angka tersebut hanya contoh perhitungan, bukan jaminan keuntungan. Biaya aktual dapat berubah karena harga bahan, jumlah pesanan, ongkos kirim, tenaga kerja, dan tingkat kerusakan produk.

Penjual juga perlu membedakan omzet, modal yang harus dikeluarkan, dan keuntungan. Uang muka pelanggan tidak boleh langsung dianggap sebagai pendapatan bersih karena masih ada kewajiban menyelesaikan pesanan.

Aturan pembayaran, informasi produk, dan perlindungan konsumen

Kepercayaan merupakan bagian penting dalam bisnis pre-order. Konsumen membayar sebelum menerima barang, sehingga penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan proses pemenuhannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Aturan tersebut juga memuat tanggung jawab pelaku usaha apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

jdih.kemenkeu.go.id

Untuk transaksi melalui sistem elektronik, pelaku usaha juga perlu memperhatikan ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan mencatat Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 sebagai peraturan yang berlaku. Pada 2026, Kementerian Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 mengenai penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa ketentuan terbaru yang sesuai dengan bentuk kegiatan usahanya.

jdih.kemendag.go.idjdih.kemendag.go.id

Informasi yang sebaiknya dicantumkan dalam penawaran meliputi:

• Nama dan deskripsi produk.
• Harga dan biaya tambahan jika ada.
• Bahan, ukuran, warna, atau variasi produk.
• Batas akhir pemesanan.
• Cara dan batas waktu pembayaran.
• Perkiraan jadwal produksi dan pengiriman.
• Ketentuan pembatalan, pengembalian dana, atau penggantian barang.

Jika menerima pembayaran digital, penjual dapat mempertimbangkan QRIS melalui penyedia jasa pembayaran yang berizin. Bank Indonesia menjelaskan bahwa QRIS merupakan standar pembayaran menggunakan kode QR yang dapat memfasilitasi berbagai instrumen pembayaran. Informasi biaya transaksi atau Merchant Discount Rate perlu diperiksa sesuai kategori usaha dan ketentuan terbaru.

bi.go.id