Pajak Digital 9 November 2026: Transaksi Apa yang Kena PPN?

Transaksi Apa Saja yang Bisa Terkena PPN?

Berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2026, objek pemungutan SPP-TDLN adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud berupa barang digital dan jasa kena pajak berupa jasa digital yang berasal dari luar daerah pabean dan dimanfaatkan di Indonesia.

Dengan demikian, terdapat dua kelompok utama transaksi yang perlu diperhatikan.

1. Pembelian barang digital dari luar negeri

Barang digital merupakan barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital.

Dalam ketentuan tersebut, cakupannya antara lain perangkat lunak, multimedia, dan data elektronik.

Contoh transaksi yang berpotensi masuk dalam kelompok ini meliputi:

• Pembelian perangkat lunak atau software dari perusahaan luar negeri.
• Pembelian konten digital yang memenuhi kriteria barang kena pajak.
• Pembelian produk multimedia digital.
• Pembelian data elektronik atau produk digital tertentu.
• Transaksi pembelian lisensi perangkat lunak dari penyedia luar negeri.

Pengenaan PPN tetap bergantung pada karakteristik barang, status penyedia, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak semua transaksi yang menggunakan internet otomatis menjadi objek pajak.

2. Pembelian atau berlangganan jasa digital

Kelompok kedua adalah jasa digital yang disediakan pelaku usaha dari luar negeri dan dimanfaatkan oleh konsumen di Indonesia.

Bentuk layanan yang dapat menjadi objek PPN antara lain:

• Layanan streaming film dan hiburan digital.
• Layanan streaming musik.
• Penyimpanan data berbasis cloud.
• Layanan perangkat lunak berbasis langganan.
• Aplikasi digital berbayar.
• Layanan komputasi berbasis internet.
• Jasa digital lain yang memenuhi kriteria sebagai Jasa Kena Pajak.

Sebagai contoh, seseorang di Indonesia berlangganan layanan penyimpanan cloud dari perusahaan luar negeri atau membeli perangkat lunak melalui penyedia internasional.

Jika transaksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai objek PPN dan belum dipungut melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemungutannya dapat dilakukan melalui SPP-TDLN. [1][4]

Apakah Transfer Bank dan Dompet Digital Ikut Kena Pajak?

Ini merupakan salah satu pertanyaan terbesar yang muncul setelah kabar penerapan pajak digital beredar.

Jawabannya, transfer uang tidak otomatis menjadi objek PPN hanya karena dilakukan melalui sistem elektronik.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara khusus meluruskan informasi tersebut dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa, 3 November 2026.

Menurut penjelasannya, SPP-TDLN dirancang untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang termasuk objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Artinya, masyarakat yang mengirim uang kepada keluarga, melakukan transfer antarrekening pribadi, atau memindahkan saldo dompet digital tidak otomatis dikenai PPN atas keseluruhan nominal uang yang dikirimkan. [2]

Namun, terdapat hal lain yang perlu dibedakan, yaitu biaya jasa yang dikenakan oleh penyelenggara layanan keuangan.

Berdasarkan PMK Nomor 69 Tahun 2022, PPN dapat dikenakan terhadap imbalan atas jasa tertentu yang diberikan penyelenggara teknologi finansial.

Sebagai ilustrasi, apabila seseorang membayar biaya administrasi untuk layanan transfer yang merupakan objek PPN, pajak dapat dikenakan atas biaya jasa tersebut sesuai ketentuan. Bukan atas seluruh uang yang dikirim.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara pajak atas konsumsi barang atau jasa, biaya administrasi layanan keuangan, dan nominal uang yang dipindahkan. [2]