Pajak Digital 9 November 2026: Transaksi Apa yang Kena PPN?

Bagaimana dengan Transaksi di Marketplace?

Transaksi melalui marketplace juga perlu dilihat berdasarkan jenis barang, asal penyedia, dan mekanisme pemungutan pajaknya.

Tidak semua pembelian di marketplace otomatis terkena pemungutan melalui SPP-TDLN.

Apabila seseorang membeli barang fisik dari penjual dalam negeri, transaksi tersebut mengikuti ketentuan PPN yang berlaku untuk penyerahan barang tersebut.

Sementara itu, pembelian produk digital dari penyedia luar negeri dapat masuk dalam cakupan SPP-TDLN apabila memenuhi persyaratan objek pajak dan belum dipungut melalui mekanisme lain.

Pemerintah juga sudah memiliki mekanisme PPN PMSE untuk perdagangan melalui sistem elektronik. Mekanisme ini digunakan untuk memungut PPN atas produk dan jasa digital yang dijual melalui platform atau penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN.

DJP menjelaskan bahwa SPP-TDLN hadir untuk melengkapi mekanisme tersebut, bukan menggantikannya.

Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut melalui mekanisme PMSE tidak seharusnya dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Dengan demikian, pemerintah berupaya mencegah terjadinya pemungutan pajak dua kali atas transaksi yang sama. [1][3]

Bagaimana Cara Kerja Pemungutan PPN Digital?

Salah satu hal yang membedakan SPP-TDLN dari mekanisme pemungutan sebelumnya adalah keterlibatan bank dan lembaga keuangan yang disebut sebagai penerbit atau issuer.

Penerbit merupakan bank atau lembaga selain bank yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri.

Dalam mekanisme ini, informasi transaksi pembayaran digunakan untuk membantu mengidentifikasi transaksi digital yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

Secara sederhana, alurnya sebagai berikut:

1. Konsumen di Indonesia melakukan pembayaran untuk membeli barang atau menggunakan jasa digital dari luar negeri.
2. Transaksi pembayaran difasilitasi oleh bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.
3. Informasi transaksi diteruskan untuk mendapatkan konfirmasi melalui sistem SPP-TDLN.
4. Apabila transaksi memenuhi kriteria objek PPN, mekanisme pemungutan dilakukan sesuai ketentuan.
5. PPN yang dipungut kemudian disetorkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan mekanisme tersebut, konsumen tidak perlu melakukan penyetoran PPN secara manual untuk transaksi yang telah dipungut melalui sistem tersebut.

DJP juga menjelaskan bahwa sistem ini memanfaatkan informasi pembayaran untuk membedakan transaksi digital luar negeri yang menjadi objek pajak dengan transaksi lainnya. [3][4]

Enam Lembaga yang Sudah Ditunjuk sebagai Pemungut

Dalam tahap awal penerapan SPP-TDLN, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai penerbit atau issuer yang terlibat dalam pemungutan PPN.

Keenam lembaga tersebut adalah:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
5. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.
6. PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.

DJP menyampaikan bahwa lembaga lain masih menjalani tahapan pengujian atau sandboxing dan stabilisasi sebelum dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Artinya, tidak seluruh bank dan perusahaan teknologi finansial langsung menjalankan fungsi pemungutan melalui sistem ini secara bersamaan.

Penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, integrasi, dan tahapan pengujian yang diperlukan. [3]