Reseller atau Dropshipper? Pilihan Bisnis Modal Kecil

Perhatikan aturan perdagangan dan kewajiban usaha

Bisnis daring tetap merupakan kegiatan usaha yang perlu memperhatikan ketentuan perdagangan dan perlindungan konsumen. Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan tersebut ditetapkan pada 4 Juni 2026, diundangkan dan mulai berlaku pada 8 Juni 2026, serta mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

peraturan.bpk.go.id

Aturan tersebut mengatur pelaku usaha dan model bisnis perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk persyaratan kegiatan usaha, perlindungan konsumen, pembinaan, dan pengawasan. Karena itu, penjual perlu memahami ketentuan yang berlaku sesuai bentuk kegiatan dan saluran perdagangan yang digunakan.

Untuk menentukan klasifikasi kegiatan usaha, pelaku usaha dapat memeriksa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Salah satu kelompok yang tercantum adalah KBLI 4791, yaitu perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet. Pemilihan kode yang tepat tetap perlu disesuaikan dengan jenis produk dan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan.

oss.go.id

Aspek perpajakan juga jangan diabaikan. DJP pernah mengulas kegiatan dropship dan menjelaskan bahwa penghasilan dari aktivitas tersebut memiliki aspek perpajakan. Namun, tulisan tersebut terbit pada 2021, sehingga pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan pajak terbaru sebelum menentukan kewajiban dan cara pelaporannya.

pajak.go.id

Pada akhirnya, reseller atau dropshipper sama-sama dapat menjadi pintu masuk ke bisnis online, tetapi keduanya memiliki konsekuensi berbeda. Pemula dengan dana terbatas dapat mempertimbangkan dropship untuk menguji pasar, sedangkan reseller memberi kendali lebih besar kepada pelaku usaha yang siap mengelola persediaan. Keputusan sebaiknya didasarkan pada kemampuan mengelola biaya, memilih supplier, dan memenuhi pesanan secara konsisten, bukan semata-mata anggapan bahwa salah satunya pasti lebih menguntungkan.

Sumber referensi

1. Direktorat Jenderal Pajak, “Menilik Pajak Kegiatan Dropship”, 27 September 2021. pajak.go.id/id/artikel/menilik-pajak-kegiatan-dropship
2. JDIH BPK, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, ditetapkan 4 Juni 2026 dan berlaku 8 Juni 2026. peraturan.bpk.go.id/Details/351720/permendag-no-19-tahun-2026
3. Pusat Bantuan Shopee, “Syarat Layanan”, bagian pengiriman dan tanggung jawab penjual. help.shopee.co.id/portal/4/article/71187-Syarat-Layanan
4. OSS Indonesia, “Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet (KBLI 4791)”. oss.go.id/id/kbli/detail/67e06e85-e44c-434b-8b6d-a8dce38b84fc
5. JDIH Kementerian Perdagangan, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026”. jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2026/PERMENDAG%2019%20TAHUN%...
6. Jurnal Pajak Indonesia, PKN STAN, “Aspek Pajak dalam Skema Penjualan dengan Dropship”, Vol. 1 No. 1, 2017. jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/169/120/752

Ilustrasi: dibuat dengan bantuan AI.