Transparansi Saham Diperketat, BEI Buka Data Pengendali Emiten

MSCI menjadi salah satu pendorong perhatian terhadap keterbukaan

Perkembangan reformasi transparansi saham tidak dapat dilepaskan dari perhatian MSCI terhadap kualitas pasar modal Indonesia.

MSCI merupakan penyedia indeks global yang produknya digunakan sebagai acuan oleh berbagai pengelola investasi internasional. Perubahan klasifikasi suatu negara dalam indeks MSCI berpotensi memengaruhi keputusan investasi institusi yang menggunakan indeks tersebut sebagai tolok ukur portofolio.

Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan konsultasi mengenai proposal perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Pengumuman tersebut bukan keputusan final, tetapi menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan kepemilikan dan kualitas perdagangan masih menjadi perhatian serius.

MSCI menyebutkan adanya kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan saham yang belum cukup transparan serta dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi. Lembaga tersebut juga menilai bahwa pengumuman reformasi saja belum cukup apabila belum disertai bukti penerapan yang konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pasar.

ir.msci.com

MSCI mempertahankan pembekuan sejumlah perubahan indeks untuk sekuritas Indonesia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), jumlah saham dalam perhitungan indeks, penambahan saham ke indeks tertentu, serta perpindahan naik antarkategori ukuran perusahaan.

Kondisi tersebut membuat agenda transparansi saham semakin penting bagi Indonesia. Pemerintah dan otoritas pasar modal perlu menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak berhenti pada pengumuman, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan informasi dan mekanisme perdagangan.

OJK memperkuat pengawasan dan keterbukaan informasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama BEI dan lembaga pendukung pasar modal telah menjalankan sejumlah agenda reformasi untuk memperbaiki kualitas pasar.

Dalam siaran pers pada 21 Oktober 2026, OJK menjelaskan bahwa reformasi tersebut mencakup delapan program aksi prioritas. Fokusnya meliputi peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Beberapa langkah yang disebutkan antara lain peningkatan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15 persen secara bertahap, penguatan transparansi pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership, serta perluasan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori.

OJK juga menyoroti keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 1 persen dan publikasi daftar High Shareholding Concentration (HSC), yaitu informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi.

ojk.go.id

Langkah tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Informasi pemegang saham memberikan gambaran mengenai struktur kepemilikan, sedangkan kebijakan free float berkaitan dengan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik.

Keduanya penting karena perusahaan dengan kepemilikan sangat terkonsentrasi dan jumlah saham beredar yang terbatas dapat memiliki karakteristik perdagangan berbeda dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan lebih tersebar.

Dalam siaran pers terpisah pada 26 Oktober 2026, OJK juga mengumumkan tiga langkah penguatan pasar modal. Kebijakan tersebut meliputi perpanjangan fasilitas pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027, penyempurnaan mekanisme HSC, serta penguatan metodologi pengawasan perdagangan saham.

ojk.go.id