Harga Komoditas Indonesia: Mengapa Pemerintah Ingin Lebih Berkuasa?

Sobat Kepo, Indonesia sedang mendorong perubahan besar dalam cara mengelola kekayaan alamnya.

Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan harga sejumlah komoditas strategis Indonesia yang selama ini banyak mengacu pada pasar internasional.

Presiden menilai Indonesia sebagai salah satu produsen besar seharusnya memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alamnya sendiri. (Presiden RI)

Gagasan tersebut kemudian diikuti dengan sejumlah kebijakan, mulai dari penguatan tata kelola ekspor, pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai instrumen pemerintah dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis. (Presiden RI)

Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar bisa menentukan harga komoditas sendiri?

Dan yang tidak kalah penting, apa dampaknya bagi perusahaan, investor, negara, serta masyarakat?

Mengapa Indonesia ingin lebih berpengaruh terhadap harga komoditas?

Indonesia memiliki posisi penting dalam sejumlah komoditas strategis dunia.

Nikel menjadi salah satu contohnya.

Indonesia memiliki cadangan dan produksi nikel yang besar, sekaligus sedang mendorong hilirisasi agar komoditas tersebut tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah atau produk dengan nilai tambah rendah.

Namun, menjadi produsen besar tidak otomatis berarti menjadi penentu harga.

Harga komoditas global biasanya terbentuk dari interaksi antara pasokan dan permintaan dunia, kondisi ekonomi, kebijakan negara produsen dan konsumen, persediaan, biaya produksi, serta aktivitas perdagangan di pasar internasional.

Karena itu, pemerintah ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia.

Bukan hanya menjual komoditas, tetapi juga membangun sistem perdagangan yang memungkinkan Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Presiden soroti harga komoditas Indonesia

Dalam pidato di DPR, Presiden Prabowo secara khusus mempertanyakan mengapa harga komoditas Indonesia harus ditentukan di negara lain.

Ia menyebut kelapa sawit dan nikel sebagai contoh, serta meminta pemerintah merumuskan mekanisme agar harga komoditas strategis dapat lebih ditentukan dari Indonesia. (Presiden RI)

Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang.

Indonesia tidak ingin hanya menjadi price taker, yaitu pihak yang menerima harga yang terbentuk di pasar, tetapi ingin memiliki posisi yang lebih kuat dalam pembentukan harga.

Namun, ada perbedaan antara memiliki pengaruh terhadap harga dan menentukan harga secara sepihak.

Pasar komoditas tetap dipengaruhi oleh kondisi global.

Jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi dibandingkan harga pasar, pembeli dapat mencari pemasok lain.

Karena itu, kekuatan Indonesia justru akan sangat bergantung pada seberapa besar posisi Indonesia dalam rantai pasok global.