Harga Komoditas Indonesia: Mengapa Pemerintah Ingin Lebih Berkuasa?

Tetapi ada risikonya

Kebijakan tersebut juga tidak bebas dari risiko.

Harga tidak bisa dipaksa mengikuti keinginan satu negara

Komoditas diperdagangkan di pasar global.

Indonesia dapat meningkatkan pengaruhnya, tetapi tidak berarti dapat menentukan harga sesuka hati.

Jika harga domestik terlalu jauh dari harga internasional, pembeli dapat mengurangi pembelian atau mencari alternatif pemasok.

Karena itu, kekuatan Indonesia harus dibangun melalui skala produksi, kualitas, efisiensi, hilirisasi, dan posisi strategis dalam rantai pasok.

Dunia usaha membutuhkan kepastian

Perusahaan tambang, perkebunan, pengolahan, perdagangan, dan investor membutuhkan kepastian mengenai aturan.

Perubahan tata kelola ekspor yang terlalu sering atau mekanisme yang tidak jelas dapat meningkatkan biaya bisnis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri menyatakan pemerintah berupaya memastikan implementasi tata kelola ekspor memberikan kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha. (Ekon)

Ini menjadi faktor penting.

Kebijakan yang bagus di atas kertas tetap membutuhkan implementasi yang konsisten.

Bagaimana dengan investor?

Bagi investor, perubahan tata kelola komoditas perlu dilihat secara lebih luas.

Jangan hanya melihat apakah kebijakan tersebut akan membuat harga nikel, emas, atau komoditas lainnya naik.

Yang lebih penting adalah melihat dampaknya terhadap:

• pendapatan perusahaan;
• biaya produksi;
• volume ekspor;
• margin keuntungan;
• kewajiban devisa;
• hilirisasi;
• investasi baru;
• dan kepastian regulasi.

Perusahaan yang memiliki posisi kuat dalam rantai nilai domestik bisa mendapatkan manfaat berbeda dibandingkan perusahaan yang sangat bergantung pada ekspor bahan mentah.

Karena itu, investor perlu membedakan antara perusahaan komoditas, perusahaan hilirisasi, dan perusahaan yang menyediakan jasa pendukung industri.

Dampak kebijakan tidak akan sama untuk semuanya.

Indonesia sebenarnya tidak mulai dari nol

Upaya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sudah berjalan melalui berbagai kebijakan.

Pemerintah sebelumnya telah memperkuat kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas strategis. Mulai 1 Juni 2026, pemerintah juga menerapkan kebijakan terkait pengelolaan DHE SDA dan tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis. (Ekon)

Pada tahap awal, tata kelola ekspor diterapkan terhadap sejumlah komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, sebelum diperluas ke komoditas SDA strategis lainnya. (Ekon)

Artinya, gagasan untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba pada Agustus 2026.

Ada rangkaian kebijakan yang sedang dibangun.