Harga Komoditas Indonesia: Mengapa Pemerintah Ingin Lebih Berkuasa?

Bukan sekadar soal harga

Persoalan sebenarnya jauh lebih besar daripada menentukan angka harga jual.

Pemerintah juga sedang memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kebijakan tersebut diperlukan antara lain karena kontribusi ekspor komoditas SDA terhadap ekspor nasional sangat besar dan masih terdapat risiko mis-invoicing atau under-invoicing yang dapat memengaruhi penerimaan devisa serta akurasi data perdagangan. (Ekon)

Dengan kata lain, pemerintah ingin mengetahui secara lebih baik:

• berapa banyak komoditas yang diekspor;
• kepada siapa komoditas tersebut dijual;
• berapa nilai transaksi sebenarnya;
• berapa devisa yang seharusnya masuk;
• dan seberapa besar manfaat ekonomi yang kembali ke Indonesia.

Ini merupakan persoalan tata kelola, bukan sekadar persoalan harga.

Danantara Sumber Daya Indonesia menjadi bagian penting

Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor satu pintu untuk komoditas SDA strategis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa tahap awal kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan, transparansi perdagangan, serta optimalisasi pengelolaan DHE SDA. (Ekon)

Presiden kemudian menyebut DSI sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola sekaligus konsolidasi ekspor komoditas strategis. (Presiden RI)

Jika sistem ini berjalan efektif, pemerintah memiliki peluang mendapatkan data perdagangan yang lebih terintegrasi.

Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh tata kelola, transparansi, mekanisme penetapan harga, dan kemampuan perusahaan Indonesia bernegosiasi dengan pembeli global.

Apa keuntungan jika Indonesia punya posisi tawar lebih kuat?

Ada beberapa potensi keuntungan.

1. Penerimaan negara bisa lebih optimal

Jika nilai ekspor tercatat secara lebih akurat, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan.

Pemerintah dapat memiliki basis data yang lebih baik untuk menghitung penerimaan negara dan devisa.

2. Produsen domestik memiliki posisi tawar lebih kuat

Indonesia dapat memiliki informasi pasar yang lebih baik ketika bernegosiasi dengan pembeli.

Ini penting terutama untuk komoditas yang memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global.

3. Hilirisasi mendapatkan dukungan lebih kuat

Pemerintah tidak hanya ingin mengekspor bahan mentah.

Strategi hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah telah menyiapkan roadmap hilirisasi untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk nikel, tembaga, timah, dan emas. (Ekon)

Jika pengolahan dilakukan di dalam negeri, sebagian nilai ekonomi yang sebelumnya tercipta di luar Indonesia dapat dipindahkan ke dalam negeri.

4. Data perdagangan menjadi lebih baik

Sistem ekspor yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah mengetahui nilai transaksi secara lebih akurat.

Data yang baik penting bagi kebijakan ekonomi, perpajakan, perdagangan, dan pengelolaan devisa.