Harga Pangan Tak Cukup Dijaga dengan Operasi Pasar

Pada Senin, 2 November 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan Indonesia mencapai 3,23 persen, sementara kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food mengalami inflasi 5,81 persen. Sehari kemudian, Selasa, 3 November 2026, Menteri Perdagangan Budi Santoso kembali menyampaikan bahwa gangguan cuaca dan kemarau panjang memengaruhi produksi cabai sehingga mendorong kenaikan harga di sejumlah daerah. Di tengah peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi berlanjutnya El Niño hingga awal 2027, persoalan ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan nasional tidak cukup dijaga melalui operasi pasar dan pemindahan stok. Redaksi berpandangan bahwa pemerintah harus membangun sistem produksi, distribusi, dan mitigasi iklim yang berkelanjutan, sekaligus memastikan petani memperoleh perlindungan ekonomi dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

bps.go.idbi.go.idbmkg.go.idpustaka.badanpangan.go.id

Harga pangan memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar

Angka inflasi Oktober memberikan gambaran penting tentang tekanan yang sedang dihadapi masyarakat. BPS mencatat inflasi bulanan sebesar 0,22 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 3,23 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan dengan tingkat inflasi 0,51 persen dan andil sebesar 0,15 persen terhadap inflasi umum.

Cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,13 persen, cabai rawit sebesar 0,05 persen, dan tomat sebesar 0,04 persen. Sementara itu, inflasi tahunan kelompok harga bergejolak mencapai 5,81 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga pada sejumlah komoditas pangan perlu mendapat perhatian tersendiri, meskipun inflasi umum masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia.

bps.go.idbi.go.idm.antaranews.com

Masalahnya bukan semata-mata apakah barang tersedia di pasar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa kuat kemampuan sistem pangan Indonesia mempertahankan produksi ketika cuaca berubah, bagaimana hasil pertanian dipindahkan dari daerah surplus menuju daerah defisit, dan siapa yang menanggung kerugian ketika produksi terganggu.

Dalam pandangan redaksi, terlalu berfokus pada harga di tingkat konsumen berisiko membuat kebijakan pangan hanya bergerak setelah masalah muncul. Pemerintah memang perlu menjaga keterjangkauan harga, tetapi upaya tersebut seharusnya menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, bukan tujuan tunggal.

El Niño menguji ketahanan produksi pertanian

Peringatan perubahan iklim tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan yang terpisah dari kebijakan pangan. BMKG dalam prakiraan musim hujan 2026/2027 yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026 menyebut fenomena El Niño diprediksi bertahan hingga awal 2027.

BMKG juga memperkirakan awal musim hujan di 529 Zona Musim atau sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal. Situasi tersebut menuntut perhatian terhadap pengelolaan air, penentuan waktu tanam, dan kesiapan petani menghadapi perubahan pola cuaca.

bmkg.go.idpustaka.badanpangan.go.id

Dampaknya tidak selalu sama di setiap daerah. Wilayah pertanian yang bergantung pada hujan akan menghadapi risiko berbeda dibandingkan kawasan yang memiliki jaringan irigasi memadai. Komoditas hortikultura seperti cabai juga membutuhkan pengelolaan budidaya yang sesuai dengan kondisi lingkungan agar produktivitas dan kualitas hasil panen tetap terjaga.

Ketika produksi menurun, pasokan ke pasar dapat berkurang. Jika kebutuhan konsumen tidak ikut menurun, harga berpotensi meningkat. Rantai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim dapat menjalar dari lahan pertanian menuju pasar tradisional, kemudian memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Karena itu, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai harga pangan meningkat untuk mulai melakukan intervensi. Informasi iklim perlu diterjemahkan menjadi keputusan pertanian yang konkret, mulai dari penentuan kalender tanam, pemilihan varietas, pengelolaan sumber air, hingga pendampingan petani.

Redaksi menilai bahwa mitigasi risiko iklim harus menjadi bagian permanen dari kebijakan pangan nasional. El Niño bukan sekadar alasan untuk menjelaskan kenaikan harga, melainkan peringatan agar sistem produksi tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan.