Harga Pangan Tak Cukup Dijaga dengan Operasi Pasar

Operasi pasar penting, tetapi bukan jawaban utama

Pemerintah memiliki alasan untuk melakukan stabilisasi harga ketika komoditas tertentu mengalami kenaikan tajam. Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, dan pemindahan stok dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan dapat membantu mengurangi tekanan harga.

Badan Pangan Nasional (Bapanas), misalnya, pada 26 Oktober 2026 menyampaikan penguatan Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan untuk merespons gejolak harga cabai. Sebelumnya, pada 11 September 2026, lembaga tersebut juga menjelaskan upaya mobilisasi pasokan cabai dari daerah surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan. [6][7]

Langkah seperti ini diperlukan. Namun, redaksi berpandangan bahwa operasi pasar memiliki batas kemampuan. Kebijakan tersebut dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan pasokan dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis memperbaiki kerusakan tanaman, mengatasi kekeringan, meningkatkan produktivitas lahan, atau mengurangi biaya produksi petani.

Memindahkan stok juga bukan berarti menciptakan produksi baru. Jika daerah penghasil mengalami penurunan panen secara bersamaan, ruang untuk mengandalkan pasokan dari wilayah lain menjadi lebih terbatas.

Ada pula persoalan keberlanjutan. Jika stabilisasi harga terlalu mengandalkan intervensi distribusi tanpa memperkuat kemampuan produksi, pemerintah berpotensi terus mengulang langkah yang sama setiap kali terjadi gangguan cuaca atau ketidakseimbangan pasokan.

Kebijakan tersebut semestinya diposisikan sebagai instrumen darurat dan penyeimbang pasar. Sementara itu, investasi pada pertanian, infrastruktur, teknologi, dan pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utamanya.

Distribusi pangan tidak boleh hanya mengandalkan pemindahan stok

Indonesia memiliki karakter geografis yang membuat distribusi pangan menjadi tantangan tersendiri. Daerah penghasil tidak selalu berdekatan dengan pusat konsumsi. Perbedaan infrastruktur, akses transportasi, fasilitas penyimpanan, dan biaya logistik dapat memengaruhi harga yang dibayar masyarakat.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia menyediakan pemantauan harga berbagai komoditas berdasarkan wilayah dan jenis pasar. Keberadaan sistem ini penting karena rata-rata harga nasional tidak selalu menggambarkan kondisi yang dialami konsumen di setiap daerah. [8]

Dalam pandangan redaksi, data harga harus digunakan lebih jauh daripada sekadar memantau komoditas yang mengalami kenaikan. Pemerintah perlu menghubungkannya dengan informasi produksi, perkiraan panen, kebutuhan konsumsi, kapasitas penyimpanan, dan kondisi transportasi.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi kekurangan pasokan sebelum terjadi lonjakan harga. Distribusi juga dapat direncanakan lebih awal sehingga tidak selalu bergantung pada pengiriman mendadak ketika pasar sudah mengalami tekanan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kerja sama dalam membangun jalur distribusi yang efisien. Fasilitas penyimpanan, pengolahan hasil pertanian, transportasi berpendingin untuk komoditas yang membutuhkan, serta akses pasar bagi petani merupakan bagian dari sistem yang harus diperhatikan.

Distribusi yang baik bukan hanya menguntungkan konsumen. Petani juga membutuhkan kepastian bahwa hasil panennya dapat diserap dengan biaya pengiriman yang masuk akal. Tanpa kepastian pasar, peningkatan produksi belum tentu menghasilkan peningkatan kesejahteraan petani.