Kenaikan UMP 2027 Diusulkan 7,5–9,5 Persen, Ini Hitungannya

Apa Dasar Perhitungan Usulan Kenaikan Upah?

Usulan kenaikan UMP 2027 tidak hanya didasarkan pada keinginan meningkatkan gaji pekerja. Ada sejumlah indikator ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam pembahasan pengupahan.

Salah satunya adalah inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Ketika harga kebutuhan pokok, transportasi, perumahan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga meningkat, kemampuan pekerja membeli barang dan jasa dapat berkurang apabila penghasilannya tidak mengalami penyesuaian.

Faktor berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas produksi dan perekonomian suatu wilayah atau negara.

Selain kedua indikator tersebut, regulasi pengupahan juga menggunakan indeks tertentu atau alfa yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, formula penghitungan penyesuaian upah minimum menggunakan komponen inflasi dan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu. Rentang nilai alfa yang diatur adalah 0,50 sampai 0,90. [3]

Secara sederhana, formula tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

Penyesuaian upah = [Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)] × Upah Minimum Berjalan.

Nilai alfa ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.

Artinya, kenaikan upah tidak semata-mata ditentukan oleh satu angka nasional. Kondisi ekonomi masing-masing wilayah tetap menjadi bagian penting dalam proses penetapannya.

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Perhatian

Dalam menyampaikan usulannya, KSPI menggunakan sejumlah asumsi ekonomi sebagai dasar penghitungan.

Pemberitaan mengenai usulan tersebut mencatat bahwa organisasi buruh menggunakan rata-rata inflasi sekitar 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,43 persen untuk periode Oktober 2025 hingga September 2026.

Dengan memasukkan asumsi tersebut ke dalam formula pengupahan dan menggunakan indeks alfa tertentu, diperoleh gambaran kenaikan yang kemudian menjadi dasar perjuangan buruh. [4][5]

Sementara itu, perkembangan inflasi terbaru juga perlu diperhatikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen.

Data tersebut diumumkan pada Senin, 2 November 2026. Angka inflasi Oktober merupakan perkembangan bulanan terbaru dan tidak boleh langsung disamakan dengan asumsi rata-rata periode Oktober 2025 hingga September 2026 yang digunakan dalam perhitungan usulan buruh. [4]

Perbedaan periode pengukuran ini penting agar masyarakat tidak keliru memahami asal angka kenaikan yang sedang diperjuangkan.

Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi setiap daerah juga tidak seragam. Wilayah dengan aktivitas industri, pertambangan, perdagangan, atau jasa yang berkembang pesat dapat memiliki kondisi ekonomi berbeda dibandingkan wilayah yang pertumbuhannya lebih lambat.

Karena itu, pembahasan kenaikan upah perlu mempertimbangkan data ekonomi yang sesuai dengan wilayah dan periode penghitungan.