Karena Rasa Ingin Tahu Membawa Kamu Lebih Jauh Ijazah Ditahan Perusahaan? Ini Aturan Baru UU 27/2026
UU Nomor 27 Tahun 2026 melarang perusahaan mensyaratkan atau menahan ijazah pekerja sebagai jaminan hubungan kerja. Simak pengecualian, sanksi administratif, dan langkah yang dapat dilakukan pekerja.
Pekerja dan pencari kerja di Indonesia kini memiliki landasan hukum yang lebih tegas untuk melindungi ijazah serta dokumen pribadi dari praktik penahanan oleh perusahaan. Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melarang pemberi kerja mensyaratkan maupun menahan ijazah sebagai jaminan hubungan kerja. Ketentuan tersebut berlaku secara nasional sejak Rabu, 28 Oktober 2026, untuk memberikan kepastian perlindungan kepada pekerja dalam proses perekrutan maupun hubungan kerja. Aturan ini tercantum dalam Pasal 78 dan dilengkapi ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 79.
Pemberlakuan aturan tersebut menjadi perkembangan penting bagi pencari kerja, khususnya lulusan baru, pekerja kontrak, dan karyawan swasta yang sebelumnya menghadapi persyaratan menyerahkan dokumen asli kepada perusahaan. Praktik penahanan ijazah sering dikaitkan dengan alasan menjaga komitmen pekerja agar tidak mengundurkan diri sebelum masa kerja tertentu berakhir.
Melalui UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026, pemerintah memberikan batasan yang lebih jelas mengenai penggunaan dokumen pribadi sebagai jaminan. Namun, terdapat pengecualian yang perlu dipahami agar pekerja maupun perusahaan tidak salah menafsirkan ketentuan tersebut.
Apa Isi Larangan Ijazah Ditahan Perusahaan dalam UU 27/2026?
Ketentuan utama mengenai ijazah ditahan perusahaan terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026.
Pasal tersebut mengatur bahwa dalam membuat perjanjian kerja, pemberi kerja dilarang melakukan dua tindakan. Pertama, mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan hubungan kerja. Kedua, menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja untuk tujuan yang sama.
Artinya, perusahaan tidak dapat menjadikan penyerahan ijazah asli sebagai persyaratan umum agar seseorang diterima bekerja atau tetap mempertahankan pekerjaannya. Begitu pula dengan penggunaan dokumen pribadi sebagai alat untuk mengikat pekerja agar tidak meninggalkan perusahaan.
Ketentuan ini penting karena dokumen pendidikan dan identitas pribadi merupakan bagian dari kepemilikan pekerja. Ijazah, misalnya, diperlukan untuk melamar pekerjaan lain, melanjutkan pendidikan, mengikuti seleksi tertentu, atau memenuhi persyaratan administrasi.
Ketika dokumen tersebut berada dalam penguasaan perusahaan tanpa dasar pengecualian yang sah, pekerja dapat mengalami kesulitan untuk mengurus berbagai kepentingan pribadi maupun profesionalnya.
Perlindungan dalam UU ini juga perlu dibaca bersama ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja. Pencari kerja tidak seharusnya dibebani praktik penahanan dokumen sebagai jaminan dalam proses mendapatkan pekerjaan.
Kenalan dengan loekepo CONNECT
Komunitas loekepo untuk menjelajah, bermain, dan berjualan. Daftar gratis, tanpa biaya.
- Jelajah dan SpotTemukan tempat berfoto dan bagikan spot favoritmu.
- Play, LIVE, Woy!Hiburan, siaran langsung, dan ngobrol bareng komunitas.
- MarketplaceJual dan beli dengan sesama anggota, gratis daftar.
