Ijazah Ditahan Perusahaan? Ini Aturan Baru UU 27/2026

Hal yang Perlu Diperhatikan Pencari Kerja Sebelum Menandatangani Kontrak

Aturan baru ini juga penting bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Persyaratan penyerahan dokumen asli sebaiknya tidak dianggap sebagai prosedur biasa yang otomatis harus diterima oleh setiap pelamar.

Pencari kerja perlu memastikan dokumen apa saja yang diminta perusahaan, apakah hanya membutuhkan salinan atau dokumen asli, serta untuk kepentingan apa dokumen tersebut digunakan.

Jika perusahaan menyampaikan adanya kewajiban penyerahan ijazah karena program pendidikan atau pelatihan yang dibiayai perusahaan, calon pekerja perlu meminta penjelasan mengenai dasar perjanjian tertulis dan kepentingan hukum yang mendasarinya.

Selain itu, pekerja perlu memahami bahwa perjanjian kerja bukan sekadar dokumen formalitas. Isi perjanjian menentukan hak dan kewajiban para pihak selama hubungan kerja berlangsung.

Informasi mengenai persyaratan kerja juga dapat dibaca bersama pembahasan tentang keterampilan yang dicari perusahaan dan cara bernegosiasi saat menerima pekerjaan.

Bagi lulusan baru, pemahaman terhadap aturan ini dapat membantu menghindari persyaratan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan ketenagakerjaan.

Perlindungan Dokumen Pribadi Menjadi Bagian dari Hak Pekerja

Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan landasan hukum yang lebih tegas mengenai larangan pemberi kerja menjadikan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan hubungan kerja.

Melalui Pasal 78 dan Pasal 79, pemerintah mengatur larangan, pengecualian, serta konsekuensi administratif bagi pemberi kerja yang melanggar.

Bagi pekerja, memahami isi perjanjian kerja dan mengetahui saluran pengaduan menjadi langkah penting apabila dokumen pribadi masih berada dalam penguasaan perusahaan tanpa dasar yang dibenarkan.

Sementara bagi perusahaan, penyesuaian prosedur perekrutan dan pengelolaan dokumen karyawan perlu dilakukan agar praktik administrasi HR sejalan dengan aturan yang berlaku.

Perkembangan berikutnya yang patut diperhatikan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diperintahkan Pasal 79 ayat (3).

peraturan.bpk.go.idperaturan.bpk.go.idlapormenaker.kemnaker.go.id

Catatan: Artikel ini merupakan informasi umum mengenai peraturan ketenagakerjaan, bukan nasihat hukum untuk menyelesaikan perkara individual.

Sumber referensi

1. JDIH BPK, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, 28 Oktober 2026. peraturan.bpk.go.id/Read/425330/UU%20Nomor%2027%20Tahun%20202...
2. JDIH BPK, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, 28 Oktober 2026. peraturan.bpk.go.id/Details/359755/uu-no-27-tahun-2026-pelind...
3. JDIH Kementerian Sekretariat Negara, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, 28 Oktober 2026. jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
4. detikEdu, Trisna Wulandari, Ijazah Tak Boleh Ditahan Perusahaan! Ini Aturan di UU Pelindungan Ketenagakerjaan, 9 November 2026. detik.com/edu/detikpedia/d-8744460/ijazah-tak-boleh-ditahan-p...
5. Bisnis.com, Pernita Hestin Untari, Poin-Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Cuti, Upah hingga Pesangon, 10 November 2026. ekonomi.bisnis.com/read/20261110/12/2019788/poin-poin-penting...
6. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja, 20 Mei 2025. jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2683/surat-edaran-menter...
7. DDTC, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, 2026. perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-...
8. Kementerian Ketenagakerjaan, Layanan LAPOR MENAKER, 2025. lapormenaker.kemnaker.go.id

Visualisasi tangan pekerja memegang ijazah terbebas dari rantai tak kasat mata berkat perlindungan hukum. Ilustrasi: dibuat dengan bantuan AI.