Ijazah Ditahan Perusahaan? Ini Aturan Baru UU 27/2026

Apakah Ada Pengecualian untuk Penahanan Ijazah?

Meskipun melarang praktik penahanan dokumen sebagai jaminan hubungan kerja, UU Nomor 27 Tahun 2026 tidak menutup seluruh kemungkinan penyerahan dokumen kepada pemberi kerja.

Pasal 78 ayat (2) memberikan pengecualian untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum terhadap ijazah dan/atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis.

Dengan demikian, pengecualian tersebut memiliki unsur yang harus diperhatikan. Dokumen berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan yang dibiayai perusahaan, terdapat kepentingan yang dibenarkan secara hukum, dan pembiayaan tersebut didasarkan pada perjanjian kerja tertulis.

Pengecualian ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan perusahaan untuk menahan semua ijazah pekerja hanya karena terdapat klausul penyerahan dokumen dalam kontrak kerja. Dasar pembiayaan pendidikan atau pelatihan serta kepentingan hukumnya tetap harus diperiksa.

peraturan.bpk.go.idjdih.setneg.go.idekonomi.bisnis.com

Sebagai konteks, sebelum UU 27/2026 berlaku, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 pada 20 Mei 2025.

Surat edaran tersebut juga mengatur larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi pekerja. Dalam pengecualian yang dijelaskan, ijazah atau sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemberi kerja dapat diserahkan dengan persyaratan tertentu, termasuk jaminan keamanan dokumen dan pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Ketentuan surat edaran tersebut merupakan kebijakan sebelumnya. Pekerja dan HR perlu membedakannya dari rumusan pengecualian dalam Pasal 78 ayat (2) UU 27/2026.

jdih.kemnaker.go.id

Karena itu, sebelum menandatangani perjanjian kerja, calon karyawan sebaiknya membaca secara teliti setiap klausul mengenai pendidikan, pelatihan, biaya pengembangan kompetensi, serta penyerahan dokumen pribadi.

Perusahaan yang Melanggar Bisa Dikenai Sanksi Administratif

Larangan ijazah ditahan perusahaan tidak hanya mengatur hak pekerja, tetapi juga memuat konsekuensi bagi pemberi kerja yang melanggar.

Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 menyebutkan tiga bentuk sanksi administratif, yaitu:

1. Peringatan tertulis, sebagai bentuk teguran administratif terhadap pemberi kerja yang melanggar ketentuan.
2. Denda administratif, berupa kewajiban pembayaran denda sesuai ketentuan pelaksanaannya.
3. Pembatasan kegiatan usaha, sebagai bentuk pembatasan terhadap aktivitas usaha pemberi kerja yang melakukan pelanggaran.

Pengenaan sanksi tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang mencantumkan bentuk sanksinya, tetapi tata cara pengenaan dan pelaksanaannya perlu mengikuti peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut.

peraturan.bpk.go.idperpajakan.ddtc.co.id

Hal penting lainnya terdapat dalam Pasal 79 ayat (2). Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pemberi kerja untuk mengembalikan ijazah dan/atau dokumen pribadi kepada pekerja.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan sanksi administratif. Kewajiban mengembalikan dokumen kepada pemiliknya tetap harus dipenuhi.

Sementara itu, Pasal 79 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Artinya, pekerja perlu membedakan antara jenis sanksi yang sudah ditetapkan undang-undang dan mekanisme pelaksanaannya yang membutuhkan aturan lebih lanjut.

peraturan.bpk.go.idperpajakan.ddtc.co.id