Live Shopping Tekan Omzet Pedagang Fisik, Persaingan Makin Ketat

Data perdagangan menunjukkan ekonomi digital terus berkembang

Tekanan persaingan perlu dilihat dalam konteks pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Perdagangan daring bukan lagi saluran tambahan yang hanya digunakan oleh sebagian kecil pelaku usaha.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik E-Commerce 2024 yang dirilis 28 November 2025 menyajikan perkembangan perdagangan elektronik dari sisi profil usaha, karakteristik pekerja, aktivitas bisnis, dan nilai transaksi. Publikasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas e-commerce telah menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan dalam membaca perubahan struktur perdagangan nasional.

bps.go.id

Pemerintah juga mencatat besarnya perkembangan ekosistem digital. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam publikasi mengenai penguatan ekonomi digital pada 2026 menyebutkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mendekati US$100 miliar. Pemerintah turut menyoroti perkembangan penggunaan sistem pembayaran digital dan semakin luasnya partisipasi UMKM dalam ekosistem tersebut.

ekon.go.id

Sementara itu, data Bank Indonesia memberikan gambaran mengenai aktivitas perdagangan eceran secara keseluruhan.

Dalam siaran pers 9 Oktober 2026, Bank Indonesia menyampaikan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 diprakirakan tumbuh 1,4 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Agustus 2026 sebesar 1,3 persen. Namun, secara bulanan, penjualan eceran September diprakirakan mengalami kontraksi 2,3 persen.

bi.go.id

Data tersebut penting untuk ditempatkan secara proporsional. IPR menggambarkan perkembangan penjualan eceran secara agregat, bukan khusus omzet pedagang pasar tradisional atau dampak live shopping.

Karena itu, pertumbuhan penjualan eceran nasional tidak meniadakan kemungkinan adanya pedagang atau kelompok usaha tertentu yang mengalami penurunan omzet. Sebaliknya, keluhan pedagang juga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh sektor perdagangan fisik sedang mengalami kontraksi akibat platform digital.

Pemerintah memperbarui aturan perdagangan digital

Persaingan antara pedagang konvensional dan platform digital juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Salah satu perkembangan penting adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan tersebut ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan diundangkan pada 8 Juni 2026.

Berdasarkan catatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan, regulasi tersebut berstatus berlaku dan mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

jdih.kemendag.go.id

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa aturan baru tersebut menyesuaikan tata kelola perdagangan digital dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial.

Pengaturannya mencakup kewajiban pedagang dan penyelenggara platform, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, transparansi informasi produk dan biaya, perlindungan konsumen, serta pengutamaan promosi produk dalam negeri dan UMKM.

ditjenpdn.kemendag.go.id

Pembaruan regulasi ini menjadi penting karena persoalan perdagangan digital tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan penjual dan pembeli. Platform juga memiliki peran dalam mengelola data, sistem rekomendasi, promosi, dan akses pedagang terhadap konsumen.

Namun, keberadaan aturan tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan kemampuan bersaing. Pengawasan dan pelaksanaan ketentuan menjadi faktor penting untuk memastikan pedagang memperoleh kesempatan yang adil.