Revitalisasi 836 SLB Perkuat Pendidikan Inklusif Anak Indonesia

Kebutuhan ruang belajar tidak hanya soal gedung

Gambaran kebutuhan fasilitas tersebut terlihat dari pengalaman sejumlah sekolah yang disampaikan dalam siaran pers Kemendikdasmen.

Pelaksana Tugas Kepala SLB Negeri Surade, Rhadeya Phawitra, menjelaskan bahwa sekolahnya membutuhkan ruang serbaguna, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), serta ruang keterampilan. Kondisi bangunan yang sudah tua dan atap yang bermasalah turut memengaruhi kenyamanan kegiatan belajar.

Instalasi listrik yang tidak stabil juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu penggunaan perangkat elektronik untuk mendukung pembelajaran, termasuk Papan Interaktif Digital atau Interactive Flat Panel (IFP).

kemendikdasmen.go.id

Kebutuhan berbeda disampaikan Kepala Sekolah Khusus (SKH) Melati Ceria Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rina Hadiastuti.

Sekolah tersebut membutuhkan ruang bina wicara dan okupasi untuk mendukung layanan bagi peserta didik. Selama ini, kegiatan tersebut masih memanfaatkan rumah milik orang tua murid yang dipinjamkan kepada sekolah. Lokasinya cukup jauh dan ruang yang digunakan belum memiliki sekat untuk memisahkan aktivitas pendampingan.

Rina juga menyampaikan pengalaman ketika dua guru memberikan pembelajaran kepada dua peserta didik autistik dalam satu ruangan. Perbedaan instruksi yang diberikan secara bersamaan membuat salah satu murid mengalami kebingungan.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengaturan ruang berdasarkan kebutuhan pembelajaran. Ruang yang lebih tenang dan tertata dapat membantu guru memberikan instruksi secara lebih terarah tanpa mengganggu proses pendampingan lainnya.

kemendikdasmen.go.id

Persoalan fasilitas juga berkaitan dengan kesempatan anak berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Jalur yang sulit dilalui dapat membatasi pergerakan peserta didik dengan hambatan motorik, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda.

Karena itu, aksesibilitas bukan sekadar tambahan dalam desain bangunan. Jalur yang dapat dilalui, ruang yang mudah dijangkau, dan fasilitas yang sesuai kebutuhan memungkinkan murid mengikuti kegiatan sekolah dengan lebih mandiri.

Perlindungan anak disabilitas menjadi perhatian lintas kementerian

Pengembangan pendidikan inklusif juga berkaitan dengan perlindungan anak selama berada di lingkungan pendidikan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 29 Oktober 2026 menyampaikan penguatan tindak lanjut Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pendidikan.

Rencana tersebut sebelumnya disusun melalui kerja sama tujuh kementerian dan lembaga. Tujuannya memperkuat lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

kemenpppa.go.id

Tujuh instansi yang terlibat meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kantor Staf Presiden.

Kemen PPPA menyoroti sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, bangunan sekolah yang belum aksesibel, mekanisme pengaduan yang belum mempertimbangkan cara anak berkomunikasi, serta keterbatasan pemahaman pendidik mengenai pendekatan perlindungan yang inklusif.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh apakah seorang anak dapat masuk ke sekolah. Lingkungan belajar juga harus memberikan perlindungan, kesempatan berpartisipasi, dan mekanisme penyampaian keluhan yang dapat dipahami anak dengan kebutuhan komunikasi berbeda.

Kemen PPPA juga menekankan perlunya dukungan kebijakan, program, anggaran, tenaga pendidik terlatih, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar upaya perlindungan tidak berhenti pada penyusunan kebijakan.

kemenpppa.go.id