Sejarah Kemerdekaan Indonesia: Kronologi Perjuangan Bangsa, Proklamasi 17 Agustus 1945, hingga Tradisi Peringatan HUT RI
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 34
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi bergaya dokumenter sejarah yang menggambarkan suasana lahirnya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Setelah Proklamasi: Membangun Negara yang Baru Lahir
Ketika Soekarno membacakan Proklamasi pada pagi 17 Agustus 1945, Indonesia secara politik telah menyatakan diri sebagai negara merdeka. Namun, sebuah negara tidak dapat berdiri hanya dengan sebuah pernyataan. Negara memerlukan konstitusi, pemerintahan, pemimpin, sistem administrasi, aparat keamanan, serta dukungan rakyat di seluruh wilayah.
Tantangan tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Di berbagai kota, tentara Jepang masih bersenjata lengkap. Pasukan Sekutu belum tiba, sementara pemerintah kolonial Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) mulai menyiapkan langkah untuk kembali menguasai Hindia Belanda.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian itu, para pemimpin Indonesia bergerak cepat. Hanya sehari setelah Proklamasi, mereka menggelar sidang yang akan menentukan arah negara yang baru lahir.
(Sumber: Sejarah Nasional Indonesia VI; Arsip Nasional Republik Indonesia.)
Sidang PPKI 18 Agustus 1945
Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertamanya di Jakarta.
Walaupun PPKI awalnya dibentuk oleh pemerintah Jepang, setelah Proklamasi badan ini tidak lagi bertindak atas nama Jepang. Para anggotanya bekerja sebagai wakil bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak dalam membangun negara.
Sidang tersebut menghasilkan tiga keputusan yang menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia.
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
Keputusan pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
Konstitusi ini merupakan hasil pembahasan panjang selama sidang-sidang BPUPKI beberapa bulan sebelumnya.
Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas:
- Pembukaan
- Batang Tubuh
- Aturan Peralihan
- Aturan Tambahan
Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan nasional Indonesia yang hingga kini tetap menjadi dasar penyelenggaraan negara.
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia.)
Perubahan Piagam Jakarta
Sebelum UUD disahkan, para tokoh melakukan satu perubahan yang sangat penting.
Dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, sila pertama berbunyi:
“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Pada pagi 18 Agustus, Mohammad Hatta menerima informasi dari beberapa tokoh Indonesia bagian timur yang menyampaikan kekhawatiran bahwa rumusan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan mengurangi rasa persatuan di negara yang baru lahir.
Mohammad Hatta kemudian berdiskusi dengan beberapa tokoh Islam, antara lain Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimedjo.
Melalui musyawarah, disepakati perubahan sila pertama menjadi:
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kesepakatan tersebut sering dipandang sebagai salah satu contoh penting semangat kompromi dalam sejarah Indonesia. Para tokoh yang hadir menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan sehingga dasar negara dapat diterima oleh masyarakat yang beragam agama, suku, dan budaya.
(Sumber: Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.)
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama
Keputusan kedua adalah memilih pemimpin negara.
Secara aklamasi, sidang menetapkan:
- Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia
- Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia
Pemilihan dilakukan tanpa pemungutan suara.
Seluruh peserta sidang menyepakati bahwa kedua tokoh tersebut merupakan figur yang paling tepat memimpin negara yang baru diproklamasikan.
Dengan keputusan tersebut, Republik Indonesia untuk pertama kalinya memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan yang sah.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
Keputusan ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Pada masa itu Indonesia belum memiliki parlemen hasil pemilihan umum.
Karena itu KNIP dibentuk sebagai badan yang membantu Presiden sebelum terbentuknya lembaga perwakilan rakyat secara permanen.
Dalam perkembangannya, KNIP kemudian menjalankan berbagai fungsi legislatif dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
Pembentukan KNIP menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan para pendiri bangsa telah memikirkan mekanisme penyelenggaraan negara, bukan hanya simbol-simbol kemerdekaan.
Menyusun Pemerintahan Republik Indonesia
Setelah sidang PPKI selesai, pekerjaan pemerintah tidak berhenti.
Dalam beberapa hari berikutnya berbagai kementerian mulai dibentuk.
Presiden Soekarno menunjuk sejumlah tokoh untuk memimpin kementerian yang bertugas menjalankan administrasi negara.
Pemerintah juga mulai membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa provinsi agar roda pemerintahan dapat berjalan.
Pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu:
- Sumatra
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Sunda Kecil
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku
Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing.
Keputusan tersebut sangat penting karena menunjukkan bahwa Republik Indonesia tidak hanya berdiri di Jakarta, tetapi mulai membangun struktur pemerintahan di berbagai wilayah Nusantara.
(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia.)
Negara Telah Berdiri, Tetapi Ancaman Belum Berakhir
Meskipun pemerintahan mulai terbentuk, keadaan Indonesia masih jauh dari aman.
Tentara Jepang memang telah menyerah kepada Sekutu, tetapi mereka masih diwajibkan menjaga keamanan hingga kedatangan pasukan Sekutu.
Di sisi lain, Belanda melalui NICA mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan dukungan pasukan Sekutu.
Di berbagai daerah, rakyat mulai mengambil alih kantor pemerintahan, stasiun kereta api, pelabuhan, gudang senjata, hingga kantor komunikasi dari tangan Jepang.
Semangat kemerdekaan menyebar sangat cepat, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula berbagai bentrokan bersenjata.
Para pemimpin Indonesia menyadari bahwa mempertahankan kemerdekaan kemungkinan akan jauh lebih sulit daripada memproklamasikannya.
Karena itu, salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah membentuk kekuatan pertahanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- Sejarah Nasional Indonesia VI
- Sekitar Proklamasi 17 Agustus
- Penulis: Redaksi Loekepo
